Berita

Gubernur Sumbar Kirim Surat Resmi Tolak UU Cipta Kerja Pada DPR RI

Irwan Prayitno selaku Gubernur Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari para rakyat termasuk dengan pernyataan dari sikap buruk di wilayah Sumbar khususnya mengenai penolakan UU cipta kerja yang menimbulkan kontroversi sekaligus juga kerusuhan dimanapun di wilayah Indonesia. Pernyataan penolakan ini disampaikan lewat surat resmi dengan nomor 050/1422/Nakertrans/2020 dimana Irwan langsung menandatangani surat tersebut.

Gubernur Sumbar Kirim Surat Resmi Tolak UU Cipta Kerja Pada DPR RI
Gubernur Sumbar Kirim Surat Resmi Tolak UU Cipta Kerja Pada DPR RI

Gubernur Sumbar Sampaikan Aspirasi Rakyat Melalui Surat Penolakan UU Cipta Kerja

Di dalam surat penolakan UU cipta kerja ini, bapak Gubernur Sumbar tersebut menyatakan jika UU mengenai Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI tanggal 05 Oktober 2020 kemarin langsung menimbulkan demonstrasi atau unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law ini oleh Serikat Buruh atau Sarikat Pekerja di wilayah Sumatera Barat. Seperti yang tertulis di dalam surat tersebut, Irwan mengatakan jika pemerintah Sumatera Barat mencoba untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat untuk menolak jika undang-undang ini disahkan.

Surat tersebut sudah dibuat kemarin tanggal 08 Oktober dan ditujukan langsung untuk DPR RI atau Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia. Di berbagai wilayah Indonesia terjadi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan dan itu juga termasuk di Sumatera Barat bahkan demonstrasi ini telah terjadi selama kurang lebih dua hari oleh sekitar ribuan mahasiswa yang berkumpul di depan Kantor DPRD Sumbar pada hari Rabu dan Kamis kemarin. Demo yang berlangsung dua hari itu berakhir dengan kericuhan antara massa dan polisi.

Sebelumnya bukan hanya masyarakat saja yang menolak disahkannya undang-undang tersebut bahkan sebagian besar kepala daerah pun juga turut menyuarakan tentang penolakan ini termasuk Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dan juga Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat. Bahkan Sutarmidji pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan perpu yang digunakan untuk mencabut undang-undang Omnibus Law ini yang dituliskannya langsung di media sosial Instagramnya.

Ini merupakan suatu masalah sebab kerusuhan yang terjadi juga merusak sejumlah fasilitas umum dan jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Belum lagi, unjuk rasa mengenai penolakan UU Cipta Kerja ini terjadi di tengah pandemi dan demonstrsi ini memiliki potensi besar untuk menjadi tempat penularan virus Covid-19 yang akan membuat banyak orang terinfeksi virus ini pasca mereka melakukan demonstrasi.

Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Sorry! The Author has not filled his profile.
Latest Posts
  • CAR BRI Meningkat, BRI Coba Perkuat Cadangan
  • Gubernur Sumbar Kirim Surat Resmi Tolak UU Cipta Kerja Pada DPR RI
  • Tak Lama Lagi Kamera Ponsel Pintar Dapat Mendeteksi Diabetes
  • Para Seniman di Padang Ekspresikan Kegelisahan Pandemi Covid-19 Melalui Mural

Comment here